Pilarrrepublik.id – Puluhan ketua pengurus RT, RW, Karang Taruna serta tokoh masyarakat sekecamatan Jatiasih mengikuti Kunker perorangan pada reses masa persidangan V tahun siding 2017/2018 oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Komisi V dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hj Intan Fitriana Fauzi, SH., LL.M di kampung Pondok Benda Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi.

Selain Intan, dalam acara tersebut juga  dihadiri oleh poltisi muda PAN Fahrianto Muhammad, yang merupakan Bacaleg Provinsi Jawa Barat, serta bacaleg untuk kota Bekasi, Mohammad Farid Pasha Surendra.

Menurut Intan, Kota Bekasi sudah berkembang pesat dari segi infrastruktur dan pelayanan publik.Kota Bekasi sudah banyak pencapaian dari sisi kesehatan, karena sudah memaksimalkan fungsi Kartu Sehat.

“Infrastruktur relatif baik, jika dibandingkan daerah lain,” Katanya.

Meskipun demikian, Ia juga tidak menapikan masih banyak pekerjan yang harus di perbaiki seperti untuk mengatasi masalah kemacetan dan dan banjir.

“Macet dan banjir di Kota Bekasi masih menjadi perhatian khusus di Komisi V. Kurun waktu 3 bulan ini, saya sedang merencanakan budgeting Tahun Anggaran 2019,” terang Intan

 Saat memasuki sesi tanya jawab, sederet  pertanyaan dari audiens terkait infrastuktur dikota Bekasi pun langsung ditujukan kepadanya, dengan lugas dan sangat jelas semua pertanyaan mampu dijawab olehnya. Seperti pertanyaan dari ketua RW dari kelurahan Jatimekar, Ali Ba,a yang menanyakan tentang lambatnya pengerjaan proyek perbaikan jalan.

“Kenapa pelaksanaan proyek pembangunan jalan yang bersumber dari APBD lama sekali selesainya, sementara kalau proyek swasta seperti jalan tol sangat cepat?, dan sering kali pencairan anggarannya tidak sesuai dengan ketok palu. Harusnya bulan Januari, tapi sampai Desember belum juga cair. Ini seolah menjadi kebiasaan pemerintah, yang membuat warga banyak berharap,”tanya Ali, salah satu audiens.

Mendapatkan pertanyaan tersebut, Intan menjawab dengan padat dan mudah di pahami, menurutnya, Jika itu jalan lingkungan, maka menggunakan APBD, pemerintah daerah lah yang wajib memastikan pelaksanaannya dan DPRD menjadi pengawal pelaksanaan pembangunannya. Tetapi, untuk pembangunan infrastruktur yang menggunakan APBN, Komisi V  DPR RI akan mengawal dan memperjuangkan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (dhit)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here